Di tanah Papua tidak ada gerakan
separatisme yang menginginkan agar Papua merdeka. Adanya kelompok bersenjata
bukan gerakan separatisme, melainkan pelaku tindakan kriminal.
Hal itu ditegaskan Gubernur Papua
Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi di Istana
Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).
"Sekarang yang terjadi ini,
sekelompok orang bersenjata yang menurut saya sebenarnya kriminal karena
kelompok ini dengan berbagai tuntutan kebutuhan memegang senjata. Dengan
demikian, saya anggap kriminal, bukan berjuang minta merdeka. Begitu dia lakukan
penembakan, dia meminta tuntutan, ini kan saya anggap kriminal," kata
Lukas.
Lukas mengaku sudah melakukan
rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok bersenjata tersebut. Dia juga mengaku
telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah setempat untuk melaksanakan operasi
penegakan hukum di Papua.
"Kita sudah meminta Kapolda
(Irjen Tito Karnavian) agar operasi penegakan hukum dilakukan. Ini negara
hukum," kata Lukas.
Lukas menambahkan, tidak semua
daerah di Papua rawan konflik. Menurutnya, konflik di Papua cenderung terjadi
karena persoalan lokal seperti ketidakpuasan atas hasil pemilihan umum.
"Bukan karena ingin merdeka
tetapi persoalan lokal, pilkada kubu yang satu sudah menang, kubu lainnya
hasut," katanya.
Karena itu, lanjut Lukas, Pemprov
Papua menginginkan agar pemilu di Papua tidak dilakukan melalui mekanisme
langsung, melainkan dengan sistem perwakilan di parlemen. Dia menganggap bahwa
pemilu secara langsung tidak cocok diterapkan bagi masyarakat Papua yang
komunal atau hidup bersama dengan kekerabatan yang erat.
"Karena ini sistem
kekerabatannya luar biasa, sehingga kelompok ini keluarganya lari ke sana,
istrinya lari ke situ, membuat konflik luar biasa terjadi. Lebih banyak faktor
itu ditemukan," ucapnya.
Gubernur Papua Barat Abraham juga
menyebut tidak ada kelompok di wilayahnya yang menginginkan Papua Barat
merdeka. "Kalau dikatakan ada keinginan Papua Barat merdeka, itu tidak
ada. Merdeka satu kali untuk selamanya," ucap Abraham.
Sementara itu, Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan kedua
gubernur itu memiliki tanggung jawab untuk mengajak kelompok masyarakat yang
angkat senjata kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
"Mengajak mereka-mereka di
hutan yang angkat senjata untuk kembali ke pangkuan kita dan itu bukan hanya
tugas TNI/Polri, tapi tugas bersama," kata Djoko.
Pemerintah, tambahnya, telah
menjalin kerja sama dengan dunia internasional sebagai upaya melawan argumen
kelompok tertentu yang menginginkan ketidakstabilan di Papua. Bulan lalu, kata
Djoko, pemerintah mengundang menteri-menteri luar negeri dari negara Melanesian
Spearhead Group (MSG).
Dengan meninjau langsung kondisi
Papua, Papua Barat, dan Maluku, katanya, para menteri luar negeri tersebut bisa
melihat upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun daerah timur Indonesia
itu.
"Kesan mereka tidak seperti
yang mereka dengar di media masa, media online, dan internet. Mereka datang
dengan kepala mata sendiri apa yang dibangun di Papua. Upaya itu lah salah satu
dari sekian banyak upaya kita untuk menangkis, memberikan argumentasi mereka
yang masih inginkan ketidakstabilan di Papua," ujarnya.
Sumber: Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar