Presiden Minta Aparat Responsif dan Profesional Atasi Konflik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia agar responsif dan profesional ketika menangani gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati/walikota, kepala polda, kepala polres, panglima kodam, dan komandan korem seluruh Indonesia, di Hotel Sahid Jakarta, Jumat, 30/11/2012.

“Jangan terkesan menghindar, jangan terkesan ragu, jangan dianggap saudara melakukan pembiaran,” kata Presiden.

Sebenarnya, para kepala daerah itu dikumpulkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait persiapan pemilu 2014. Berkumpulnya kepala daerah itu lalu dimanfaatkan Presiden untuk memberikan pengarahan terkait konflik komunal, kekerasan, dan masalah perburuhan.

Presiden mengaku mengikuti situasi di Indonesia yang terjadi hingga tingkat kabupaten/kota. Menurut dia, banyak pimpinan daerah telah melakukan upaya pencegahan maupun upaya penghentian kekerasan, hingga dilanjutkan penegakan hukum. Presiden mengucapkan terima kasih atas kerja mereka itu.

Hanya saja, gangguan kamtibmas masih ada di sebagian daerah. Presiden mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk terus menegakkan hukum dan menjaga keamanan seusai amanah UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur.

“Kalau dulu (jaman orde baru) ada orang kuat, ada aparatur kuat, dan banyak yang bisa dikontrol dan dipaksa. Maka peran orang kuat, institusi yang kuat itu diganti hukum dan aturan. Hukum harus ditegakkan secara tepat dan sungguh-sungguh. Mana kala model dulu (otoritarian) tidak ada lagi, tapi hukum tidak bisa ditegakkan, maka negara tidak lebih baik dibanding ketika otoritarian dulu,” pungkasnya.

Sumber: Lazuardi Birru