Mantan Kepala Badan Penyelenggara
Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (BP7),
Suprapto menyatakan di era globalisasi Indonesia jangan sampai menjadi
negara bangsa yang kehilangan watak dan jati dirinya. Sebab, dengan
adanya kemajuan teknologi, batas-batas dan sekat wilayah kedaulatan
negara menjadi hilang.
“Kita jangan sampai menjadi warga dunia
yang kehilangan jati diri. Kita seharusnya menjadi negara bangsa yang
memiliki karakter dan kekhasan sebagai bangsa Indonesia,” ujar Suprapto
dalam seminar bertema Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam Meningkatkan
Semangat Bela Negara di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Menurut dia globalisasi telah
menghilangkan batas-batas kedaulatan sebuah negara-bangsa. Karena itu,
perkembangan teknologi tak hanya memunculkan disintegrasi bangsa, tapi
juga negara tanpa batas. Saat ini kita bisa berhubungan langsung dengan
warga negara lain tanpa perlu izin negara.
“Di era globalisasi ini Indonesia
seharusnya bisa menunjukkan jati dirinya sebagai negara-bangsa. Wawasan
kebangsaan ini yang membedakan manusia Indonesia dengan warga dunia
lainnya,” katanya.
Sementara itu, Kasubdit Wawasan
Kebangsaan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian
Dalam Negeri David Yama mengatakan, banyak kepala daerah yang tidak tahu
makna wawasan kebangsaan.
“Saya keliling daerah, ternyata banyak
tokoh, pejabat bahkan kepala daerah yang kolot. Misalnya ada yang
melakukan internalisasi nilai keagamaan yang dipaksakan. Ini rawan
memicu gesekan,” kata David.
Menurut dia kurangnya wawasan kebangsaan
membuat banyak pejabat tidak memahami Pancasila. Pancasila, kata dia
bukan sekedar pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi sudah
menjadi kesepakatan bersama.
“Kami masih optimis nilai-nilai Pancasila
bisa terus disebarluaskan. Sebab survei BPS 29 Mei 2011 menunjukkan, 79
persen masyarakat masih menganggap Pancasila penting untuk
dipertahankan. Sebanyak 89 persen sampel survei itu menganggap berbagai
persoalan yang muncul di masyarakat karena Pancasila yang tidak dipahami
dengan baik,” tegasnya.
Ketua Masyarakat Kybernologi Indonesia
(MKI) I Nyoman Sumaryadi mengatakan, penyebarluasan wawasan kebangsaan
harus terus ditingkatkan demi meminimalkan ancaman disintegrasi. “Ini
sebagai upaya mencegah agar ancaman disintegrasi tidak menjadi bola
salju. Kami yakin disintegrasi bisa dicegah dengan berbagai penyadaran,”
tuturnya.[wan]
Sumber: Lazuardi Birru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar