Rabu, 06 Maret 2013

Perang Melawan Korupsi




Banyaknya persoalan kebangsaan memberikan andil terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketidakpercayaan itu terjadi akibat banyaknya ketidakadilan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Maraknya kasus korupsi yang terkuak serta upaya perlawanan terhadap penegakan hukum memicu kemarahan masyarakat. Dalam beberapa hal, rasa apatis yang tumbuh di masyarakat patut dimaklumi meski kita juga tidak boleh kehilangan harapan untuk maju sebagai bangsa.

Salah satu faktor krusial untuk merajut Indonesia baru adalah penegakan hukum. Tidak tegaknya hukum membuat Presiden Soeharto tumbang. Padahal, pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami kemajuan di bidang ekonomi.

Tujuan reformasi hukum dan konstitusi adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Kita tentu menginginkan gagasan ekonomi yang bagus, tetapi kalau hukum tidak tegak, maka itu bisa ambruk. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan Indonesia ke depan yang lebih baik.

Sayangnya, sesudah melakukan langkah reformasi hukum, kondisi negara ini ternyata tidak kunjung baik. Ini terjadi karena saat ini korupsi sudah sangat jelas ada di depan mata dan kita tidak berdaya melawannya.

Hanya sedikit orang yang punya perhatian untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Padahal, perang melawan korupsi merupakan tanggung jawab bersama karena korupsi menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat yang berbuntut pada konflik horizontal.

Beberapa analisis menyebutkan, konflik horizontal dikarenakan keadilan sosial menjadi barang mahal. Rakyat yang berdaulat berdasarkan asas kedaulatan rakyat, hari demi hari tidak punya saluran untuk mengakses economical justice, political justice, dan seterusnya padahal keadilan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan keadilan politik.

Korupsi adalah virus yang berbahaya, sangat menular, mematikan, merusak kinerja jangka pendek maupun panjang. Begitu banyak dampak buruk korupsi, membentuk budaya yang salah, merusak citra bangsa, mengurangi minat investasi, dan menyengsarakan rakyat.

Di beberapa negara korupsi ditanggapi sangat serius, diberantas tanpa pandang bulu dan hasilnya luar biasa. Perdana Menteri China Zu Rongji mengatakan, "Saya akan siapkan 100 peti mati. Sembilan puluh sembilan buat mereka yang korupsi, satu buat saya jika melakukan hal yang sama." Hasilnya, terjadi peningkatan kinerja dan kesejahteraan rakyat China secara menakjubkan.

Korupsi sesungguhnya adalah karakter. Karakter lahir karena nilai. Nilai dibentuk oleh belief system atau keyakinan. Selama ini pelaku korupsi ditangkap, namun karakter dan nilai tidak dibenahi. Korupsi di Indonesia tidak menangani belief dan value. Dibutuhkan usaha keras dan sungguh-sungguh untuk melawan korupsi sehingga harapan untuk merajut Indonesia Baru yang lebih baik dan sejahtera dapat terwujud.

Di tengah berbagai deraan persoalan yang seolah-olah tak pernah habis, ada beberapa modal dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menata kehidupan kebangsaan yang lebih baik. Selain kehidupan demokratisasi, penegakan hukum dan HAM serta budaya keberagaman, salah satu modal lainnya yang menjadi kebanggaan kita adalah diterimanya ideologi kebangsaan Pancasila oleh semua pihak. Terjadi konflik di sejumlah daerah, tetapi hal itu bukan karena persoalan ideologi. Ideologi Pancasila harus diyakini sebagai model terbaik untuk mempersatukan bangsa.

Pokok-pokok pikiran ideologi itu menjunjung tinggi nilai toleransi, kunci sukses membangun kedamaian dalam kehidupan bangsa yang penuh keragaman. Jangan remehkan nilai kedamaian karena itu mahal harganya. Studi lebih lanjut akan menunjukkan bagaimana kita harus menjaga aset berharga itu. 


Moh Mahfud MD
Ketua Mahkamah Konstitusi
Sumber: Suara Karya, 05 Maret 2013
(Kliping Opini)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar