Kementerian Agama diharap untuk
lebih proaktif merespons persoalan-persoalan kemanusiaan dan konflik sosial
dengan pendekatan kemanusiaan. Hal itu disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf
Kalla.
“Selama ini ketika ada konflik,
Kemenag itu lebih banyak menyerahkan kepada instansi lain dan organisasi
kemanusiaan (Ormas),” kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, saat memberikan
ceramah pada acara laporan tahunan kehidupan keagamaan di Indonesia 2012 di
Jakarta, Kamis.
Pada acara itu hadir Kepala
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag M. Nur Kholis
Setiawan, Edy Purwanto, sekretaris eksekutif dan Direktur KWI, Slamet Effendi
Yusuf dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Asrori S. Karni, praktisi media
(Redaktur Majalah GATRA).
Pada acara yang dipandu Ahmad
Sjafii Mufid tersebut, JK mengatakan jajaran Kemenag harus membangun kepedulian
lebih luas lagi terhadap persoalan kemanusiaan. Terutama terkait jika terjadi
konflik, karena persoalan kehidupan keagamaan harus dilakukan dengan pendekatan
berbagai pihak.
Ia menyebut jika berbicara
wilayah politik, tentu di situ akan terkait dengan keakuan. Sementara dengan
wilayah agama akan berkaitan dengan solidaritas. “Kenapa demikian, sebab jika
bicara agama seseorang berani mengorbankan jiwa raganya untuk mati dan menjadi
sahid. Tetapi, jika wilayah politik, hal itu nanti dulu. Alasannya, karena
terkait dengan kekuasaan dan apa yang akan diperoleh kemudian,” ungkapnya.
Ia pun melihat ada pimpinan agama
terseret menjual agama dengan murah. Mengajak seseorang merusak rumah ibadah
dan kemudian mendapat pahala. Termasuk mengajak membunuh seseorang. Padahal,
tak satu pun ajaran agama mengajarkan membunuh masuk surga. “Tunjukkan kepada
saya, merusak dan membunuh orang dapat pahala dan masuk surga,” kata dia.
Untuk itu ia pun berharap tokoh
agama tak terpancing untuk memperbesar isu yang berkembang tatkala terjadi
konflik.
Kemenag, kata dia, punya peran
stategis ikut meredam konflik sosial. Bukan membicarakan persoalan keagamaan,
seperti kasus Sampang dan pembangunan rumah ibadah melulu dilakukan dari hotel
ke hotel. Jika terjadi konflik, pihak kementerian agama menyerahkan hal itu
kepada pemangku kepentingan lain. "Itu urusan Ormas," katanya.[Az]
Sumber: Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar