Pendidikan anak berkebutuhan
khusus belum menjadi prioritas kebijakan oleh pemerintah daerah. Sekolah untuk
mereka masih disediakan swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan
Riau, Yatim Mustafa mengatakan, pemerintah kabupaten/kota di Kepri lebih
berkonsentrasi pada pendidikan umum. Kabupaten dan kota berlomba-lomba
membangun sekolah-sekolah umum.
"Sekolah anak kebutuhan
khusus masih lebih banyak disediakan swasta yang biayanya hanya bisa dijangkau
sebagian masyarakat. Padahal, anak berkebutuhan khusus ada yang dari keluarga
kurang mampu," ujarnya di Anambas, Kepulauan Riau, Rabu (6/3/2013).
Pemprov Kepri tidak bisa
membangun sekolah secara langsung. Sebab, sistem akuntansi negara tidak
mengizinkan pengeluaran seperti itu. "Dana harus dihibahkan ke kabupaten/kota.
Tetapi, harus dipastikan ada lahan sebelum bisa dihibahkan," ujarnya.
Masalahnya, kabupaten/kota tidak
selalu bisa menyediakan lahan untuk sekolah anak berkebutuhan khusus.
Akibatnya, hibah tidak bisa segera diserahkan.
"Saya bingung juga karena
ada lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas lain. Sementara untuk sekolah
anak berkebutuhan khusus susah disediakan," tuturnya.
Yatim tidak menampik penyediaan
lahan untuk sekolah-sekolah itu tidak mudah. Sekolah-sekolah itu harus berada
di tengah kota agar mudah terjangkau. Lahan harus disediakan minimal dua
hektar.
Sebab, sekolah-sekolah itu
membutuhkan banyak fasilitas untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.
"Lahan dengan kriteria seperti itu memang tidak mudah disediakan di tengah
kota," ujarnya.
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar