Presiden: Poso Tidak Boleh Menjadi Basis Kelompok Bersenjata

Presiden SBY menyoroti kasus penyerangan kelompok sipil bersenjata terhadap rombongan patroli personel Brimob Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) di kawasan Gunung Kalora, Desa Tambarana, Poso Pesisir, Kabupaten Poso Sulteng hingga menewaskan 3 anggota Brimob pada Kamis (20/12/2012).

Menurut Presiden, apa yang terjadi di Poso tidak bisa dianggap sebagai kejadian yang biasa. Harus diambil langkah tepat, tegas, dan benar oleh Polri dengan dibantu TNI sesuai Undang-undang.

“Dengan tujuan melindungi rakyat dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, aparat keamanan harus mencegah Poso menjadi tempat bagi aktivitas bersenjata, dan pastikan daerah itu aman. Juga saya sampaikan harus lebih waspada tidak lalai, apakah itu petugas kepolisian maupun tentara kita,” tegas Presiden seperti dikutip detikcom, Jumat (21/12/2012).

Lebih jauh Presiden menandaskan bahwa tidak boleh ada kelompok sipil bersenjata, meski dengan alasan untuk pengamanan.

“Tidak boleh di negeri ini ada elemen sipil bersenjata, seberapa pun besarnya. Itu prinsipnya. (Pengamanan bersenjata) dilakukan oleh petugas kepolisian dibantu oleh TNI sesuai dengan UU yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah perlu langkah yang tegas, sigap dan tuntas,” ujar

Menurut SBY sudah bertahun-tahun lamanya pemerintah berusaha menyelesaikan konflik di Poso dan Ambon. SBY sendiri mengaku sudah berkali-kali mengunjungi Poso beberapa waktu lalu.

“Oleh karena itu, apa yang sudah baik jangan sampai robek kembali. Hukum harus ditegakkan rakyat harus dilindungi,” tutupnya.

Sebelumnya, tiga personel Brimob Polda Sulteng gugur dalam baku tembak dengan kelompok teror. Mereka adalah Briptu Wayan Putu Ariawan, Briptu Winarto, Briptu Ruslan. Sementara tiga personel lainnya mengalami luka tembak, mereka adalah Briptu Eko Wijaya Sumarno, Briptu Lungguh Anggara, Briptu Siswandi. (sf)

Sumber: Lazuardi Birru