Relokasi bukan solusi dalam
menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar. Karena itu Pemerintah
Indonesia tidak setuju penyelesaian konflik di Myanmar tersebut dengan cara
relokasi. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla
(JK) di Makasar, Senin.
“Kami bersikeras akan membantu
rehabilitasi, tetapi tidak relokasi. Kami tidak setuju relokasi karena
masyarakat di sana tidak menginginkan itu,” kata mantan wakil presiden RI itu.
Pemberian bantuan tersebut lebih
difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan kerugian yang dialami oleh korban
konflik etnis itu. "Kami membantu seperti mengganti dan memperbaiki rumah
yang rusak, tapi sampai saat ini belum ada persetujuan," imbuhnya.
Pemberian bantuan dari negara
asing, terutama negara Islam, ke Myanmar untuk korban konflik etnis tersebut
memang dibatasi oleh pemerintah setempat. Masyarakat di sana sangat sensitif
terhadap pemberian bantuan dari negara Islam, padahal Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI) ingin membantu.
Dia menceritakan bahwa konflik
yang terjadi di Rohingnya tidak jauh berbeda dengan konflik di Poso dan Ambon
beberapa waktu silam.
Konflik etnis di Rohingnya
terlalu kompleks hingga menyeret banyak aspek, antara lain politik, sejarah,
kultural dan agama. "Di sana parpol tidak boleh membantu, termasuk (Aung
San) Suu Kyi yang sama sekali tidak boleh memberikan komentarnya,"
ungkapnya.
Konflik etnis Rohingnya di
Myanmar semakin berlanjut hingga menyebabkan sejumlah warga Rohingnya melarikan
diri untuk mencari perlindungan hingga ke sejumlah negara tetangga, termasuk
Indonesia.[az]
#Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar