Pencari Suaka Muslim Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh

 

Sejumlah nelayan di bagian barat Indonesia menyelamatkan lebih 60 pencari suaka etnis Rohingya dari Myanmar dalam kapal kayu yang ditemukan terapung. Sebanyak 23 anak berada di kapal itu yang tak memiliki mesin dan terapung di lepas pantai bagian timur Pulau Sumatra dekat Provinsi Aceh.

Inilah kapal kedua yang berisi pencari suaka dari Myanmar ditemukan pekan ini. “Sejumlah nelayan menemukan 63 orang Rohingya pada Kamis jelang malam sekitar 160 kilometer dari kota pantai Idi Rayeuk. Mereka kemudian menarik kapal itu ke pantai,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir.

“Yang kami ketahui mereka berasal dari Myanmar. Kami tidak tahu pasti kapal itu berlabuh dari mana karena mereka kelelahan dan sulit berkomunikasi,” imbuhnya.

Menurut dia, para pencari suaka itu ditahan di kantor imigrasi dekat kota Langsa dan kemungkinan mereka dipindahkan ke pusat penahanan. Para nelayan di Sumatra menyelamatkan 121 orang Rohinya pada Selasa.[Az]

Sumber: Republika

PBNU Bantah Terlibat Permintaan Pembubaran Densus 88

 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah ikut serta dalam aksi meminta pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror yang dilakukan sejumlah Ormas Islam ke Mabes Polri, Kamis (28/2/2012).

Ketua PBNU Iqbal Sullam yang namanya tercantum di pemberitaan sejumlah media menyampaikan bantahan tersebut secara langsung. Ia mengaku mendapatkan undangan aksi di Mabes Polri secara pribadi dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin tapi ia tidak hadir dalam acara tersebut karena ada kegiatan lain. 

"Saya tegaskan tidak hadir dalam aksi itu. Pagi tadi saya ada di UI. Saya ikut acara diskusi tentang tragedi Khojaly yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj dan Pak Marzuki Ali, Ketua DPR RI. Saya hadir di sana dan membacakan doa," bantah Iqbal di Jakarta. 

Ia menilai keberadaan Densus 88 masih dibutuhkan untuk pemberantasan terorisme. Namun menurut dia harus dilakukan sejumlah evaluasi dan koreksi. 

Seperti diberitakan sejumlah Ormas Islam melakukan aksi di Mabes Polri menggugat pelanggaran HAM berat oleh Densus 88 dalam pemberantasan terorisme. Mereka adalah PP Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Al-Irsyad, BKSPPI, Mathlaul Anwar, Satkar Ulama, dan Persis.

Sumber: nu online

1 Maret 1949: Serangan Umum Yogyakarta

                                                   ( Foto Detik )

Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II yang berhasil merebut kota Yogyakarta. Padahal saat itu Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia untuk sementara. Sekitar sebulan setelahnya, pada awal tahun 1949, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai menyusun strategi serangan balik terhadap Belanda. Aksi itu dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya. Cara ini dilakukan untuk memecah kekuatan militer Belanda dalam pos-pos kecil di seluruh daerah republik sebagai upaya pengamanan. Sementara pasukan besar TNI membangun kekuatan dengan bergerilya di kawasan selatan Jawa. 

Di tingkat internasional, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi penghentian agresi militer Belanda terhadap Republik. Namun pemerintah Belanda menolaknya dan mempropagandakan kepada dunia internasional bahwa pemerintah RI sudah tidak ada. Menyikapi hal tersebut, Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan jajarannya bersama pemerintah sipil di wilayah Divisi III/GM (Gubernur Militer) III sepakat melakukan serangan besar untuk menunjukkan kepada dunia internasional akan eksistensi Republik Indonesia; ada pemerintahan (Pemerintah Darurat Republik Indonesia-PDRI), dan TNI memiliki kekuatan militer yang cukup. 

Setelah semua persiapan dianggap matang, pada 25 Februari dini hari diputuskan bahwa serangan akan serentak dilancarkan pada 1 Maret 1949, pukul 06.00 pagi, di seluruh wilayah Divisi III/GM III. Serangan paling besar akan diarahkan pada kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik sekaligus untuk mencuri perhatian perwakilan dan wartawan asing yang masih berada di sana. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula, seluruh pasukan TNI mundur.

Serangan Umum 1 Maret menjadi headline di beberapa media cetak asing. Tentu hal ini menguatkan posisi tawar RI di mata internasional untuk mendorong Pemerintah Belanda agar kembali melakukan perundingan dengan pihak RI.