Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag menyampaikan bahwa jika ada kelompok umat beragama yang memiliki paham atau aliran sempalan yang berbeda dengan paham mainstream, maka tugas pemerintah dan tokoh-tokoh agama di Indonesia wajib membina dan mengarahkan mereka agar dapat kembali pada akar agamanya. Hal tersebut mengemuka dalam sesi tanya jawab pada Rapat Pimpinan Kementerian Agama tahun 2013.
Pada kesempatan itu dijelaskan, jangan ada orang yang membina dan mengarahkan mereka kepada yang bukan akar agama aslinya, karena ini soal prinsip. Demikian dikatakannya di hadapan peserta Rapimnas Kemenag yang terdiri dari seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Balai Litbang di auditorium HM. Rasyidi, Kementerian Agama, Jl. MH. Thamrin 6 Jakarta (3/5).
Selain itu, Abdul Djamil juga menyampaikan berbagai hal terkait dengan permasalahan di lingkungan Bimas Islam. Salah satu kebijakan yang akan dilakukan pemerintah berhubungan dengan problem KUA adalah mengusulkan pemberian uang transport dan jasa profesi kepada penghulu yang melaksanakan tugas di luar kantor dengan sistem zona melalui kategorisasi KUA. “Soal besarannya masih dibicarakan dengan pihak-pihak terkait”, ujarnya.
Masih sekitar permasalahn KUA, mantan rektor IAIN Walisongo Semarang ini juga menyatakan akan melakukan kajian intensif terkait dengan terbatasnya jumlah personil KUA yang jauh dari memadai. “Jumlah staf KUA yang hanya sedikit tentu berpengaruh terhadap kinerja, sementara KUA memiliki cakupan tugas yang sangat banyak. Apalagi di beberapa daerah terpencil memiliki medan tugas yang sangat berat”, tegasnya.
Berdasarkan pantauan bimasislam yang mengacu pada kertas kerja Dirjen Bimas Islam, dibahas juga soal data-data dan informasi keagamaan yang masih belum akurat didapatkan dari seluruh Kanwil Kemenag. “Kami berharap agar bapak/ibu mencermati betul soal akurasi data-data keagamaan yang disampaikan kepada kami, seperti data tentang masjid/mushalla, tanah wakaf, penyuluh, dan lain sebagainya. Akurasi data tersebut sangat kami butuhkan karena akan kami jadikan dasar pengambilan kebijakan dan program yang akan dilakukan ke depan”, harap mantan Kabalitbang Kemenag ini dengan tegas.[az]
Sumber: Lazuardi Birru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar