Relokasi bukan solusi dalam menyelesaikan
konflik etnis Rohingya di Myanmar. Karena itu Pemerintah Indonesia
tidak setuju penyelesaian konflik di Myanmar tersebut dengan cara
relokasi. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)
Jusuf Kalla (JK) di Makasar, Senin.
“Kami bersikeras akan membantu
rehabilitasi, tetapi tidak relokasi. Kami tidak setuju relokasi karena
masyarakat di sana tidak menginginkan itu,” kata mantan wakil presiden
RI itu.
Pemberian bantuan tersebut lebih
difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan kerugian yang dialami oleh
korban konflik etnis itu. “Kami membantu seperti mengganti dan
memperbaiki rumah yang rusak, tapi sampai saat ini belum ada
persetujuan,” imbuhnya.
Pemberian bantuan dari negara asing,
terutama negara Islam, ke Myanmar untuk korban konflik etnis tersebut
memang dibatasi oleh pemerintah setempat. Masyarakat di sana sangat
sensitif terhadap pemberian bantuan dari negara Islam, padahal
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ingin membantu.
Dia menceritakan bahwa konflik yang
terjadi di Rohingnya tidak jauh berbeda dengan konflik di Poso dan Ambon
beberapa waktu silam.
Konflik etnis di Rohingnya terlalu
kompleks hingga menyeret banyak aspek, antara lain politik, sejarah,
kultural dan agama. “Di sana parpol tidak boleh membantu, termasuk (Aung
San) Suu Kyi yang sama sekali tidak boleh memberikan komentarnya,”
ungkapnya.
Konflik etnis Rohingnya di Myanmar
semakin berlanjut hingga menyebabkan sejumlah warga Rohingnya melarikan
diri untuk mencari perlindungan hingga ke sejumlah negara tetangga,
termasuk Indonesia.[az]
Sumber: Lazuardi Birru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar